KABAR KEADILAN

Oleh : Misbahurrohim
Mungkin akhir – akhir ini berita yang sering kita simak di media cetak maupun di media elektronik adalah berita yang menyangkut kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah di instansi – instansi terkait. Salah satu yang sedang hangat –hangatnya dibicarakan adalah kasus korupsi penggelapan pajak yang melibatkan begitu banyak aktor didalamnya. Korupsi seakan – akan sudah menjadi tabiat yang melekat pada setiap orang yang bekerja pada instansi – instansi milik pemerintah. Bahkan lembaga peradilan hukum dan kepolisian tidak luput dari sorotan atas kasus suap yang melibatkan begitu banyak anggotanya termasuk anggota dewan yang duduk di legisatif sampai menteri yang duduk di kabinet saat ini. Parahnya, hal ini ternyata tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja namun kasus korupsi juga sudah mengakar dengan kuat sampai ditingkat daerah.
Sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh para wakil rakyat dan aparatur pemerintahan ini semakin menambah panjang deretan catatan kelam dunia perpolitikan dan hukum di tanah air. Lembaga peradilan hukum dan aparat kepolisian kehilangan wibawa dimata masyarakat yang berakibat pada semakin menguatnya ketidak percayaan atas segala keputusan yang dhasilkan dari proses peradilan yang sah. Hari ini hukum dan keadilan telah kehilangan substansi dan nilai – nilai luhur yang terkandung didalamnya yang mana seharusnya dengan hukum itu setiap orang merasa aman dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Tapi yang terjadi pada hari ini adalah begitu mudahnya hukum itu dibeli dan setiap orang dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang yang bersalah bisa menjadi benar dan orang yang benar bisa menjadi pihak yang paling disalahkan. Atas dasar kebebasan dan persamaan hak semua orang sama – sama dengan bebas menuntut keadilan. Tidak hanya korban pemerasan saja yang menuntut ditegakannya hukum tapi aparatur pemerintah yang korup juga menuntut keadilan dan mengkalim dirinya tidak bersalah.
Pertanyaannya adalah apakah jatuhnya wibawa hukum peradilan dinegara kita diakibatkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab dari oknum – oknum pejabat pemerintah atau karena memang hukum yang diwarisan dari jaman penjajahan ini memang memiliki banyak kelemahan sehingga ketidakadilan itu sudah dirasakan sejak lama, hanya saja baru kali ini mendapatkan perhatian lebih dari publik
Banyak kalangan masyarakat yang sedemikian ketakutan dan alergi bersinggungan dengan dunia politik karena mereka memiliki persepsi bahwa politik itu kotor dan orang – orang yang terlibat dalam dunia politik cenderung lebih mementingkan kekuasaan dan keuntungan pribadi dari pada mengurusi urusan masyarakat kecil. Tapi tidak ada yang salah dengan pandangan masyarakat tentang dunia politik yang kotor karena perilaku yang ditunjukan oleh para pemimpin kita kerap kali menjadi perilaku yang tidak patut dicontoh. Tindakan melanggar hukum seperti korupsi bahkan sampai tindak pidana asusila dapat menjadi alasan yang semakin memperkuat opini publik bahwa partai – partai politik beserta orang orang yang terlibat didalamnya memang begitu adanya. Cenderung untuk berbuat korup dan licik. Sudah banyak dampak negatif yang telah dirasakan oleh masyarakat secara akibat dari kegiatan politik yang dilakukan oleh para politisi yang culas dan kita sudah cukup dibuat menderita oleh mereka para politisi yang tidak pernah memperjuangkan kebenaran dan hak – hak rakyat yang telah memilih mereka. Bukannya mengembalikan citra perpolitikan dan hukum di negara ini, para politisi tersebut malah sibuk untuk mengembalikan citra partai golongan dan diri mereka pribadi agar terlihat baik. Namun disisi lain mereka juga tidak tanggung – tanggung untuk menjatuhkan citra para politisi lainnya dengan menghujat dan menuduh berbuat yang tidak – tidak. Hal yang mereka pentingkan hanyalah kekuasaan dan partai koalisi. Sedangkan yang lain dianggap tidak begitu penting.
Pendidikan moral nampaknya menjadi salah satu cara untuk memangkas habis akar permasalahan yang terjadi dan reformasi birokrasi bisa menjadi upaya kedua untuk memperbaiki citra pemerintah dengan mengembalikan kembali kekuasaan pada orang – orang yang dianggap mampu dan tepat untuk membawa perubahan dan kita benar – benar berkomitmen untuk melakukan perubahan ini.