Media dan Jatuhnya Wibawa Institusi Negara

Berita buruk adalah berita bagus yang dicari oleh banyak orang. Maka tidaklah mengherankan apabila di berbagai macam media setiap harinya kita disuguhi tayangan yang tidak sesuai denga kepatutan. Tindak kriminalitas, pertikaian, korupsi menjadi headline di setiap surat kabar. Orag-orng mengatakan "Bad news is good news". Mungkin karena sudah menjadi tabiat masyarakat kita yang lebih menyukai hal-hal yang semacam itu dan kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang menjual informasi sebagai komoditas. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah negara kita sudah benar-benar rusak. Tidak adakah satu informasi yang bisa membangun optimisme untuk membangkitkan semangat kita membangun negeri ini. Sajian yang tidak bermutu sangatlah merusak bahkan cenderung berbahaya. Namun yang lebih berbahaya lagi apabila komoditas itu diberjual belikan oleh mereka yang berkepentingan. Tidak mengherankan apabila media menjadi lahan bisnis
yang menggiurkan karena selain bisa meraup keuntungan dari informasi yang dijual sekaligus bisa dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang memangku kepentingan.

Belakangan ini secara maraton kita disuguhi oleh tayangan berita seperti sebuah sandiwara opera sabun atau telenovela. Para pejabat pemerintah dan kader politik partai saling sahut menyahut ditangkap oleh KPK. Dari kasus century, hambalang suap daging impor dan yang terakhir adalah tentang kasus Ketua MK AM yang ditangkap karena kasus suap. KPK kini menjadi satu-satunya institusi yang paling bersih. Bukan karena sekedar usaha namun karena propaganda media yang berperan membumikan lembaga anti rasuah ini sebagai lembaga terbersih. Pemberitaan tentang KPK di kemas secara cantik bahkan tidak jarang membuat kita terbuai. Sorotan tajam lampu kamera ternyata membuat kita lupa bahwa KPK telah gagal untuk mengusut kasus-kasus besar korupsi terutama kasus century dan hambalang. Banyak kasus-kasus besar yang dipeti es-kan dan kasus yang sudah ditangani entah ujungnya kemana.

Terlepas dari prasangka kita terhadap media dan KPK yang sudah dijadikan sebagai alat, kedua pihak ini memiliki andil yang cukup besar atas jatuhnya wibawa institusi milik negara. Bagaimana tidak, gegap gempita pemberitaan pemberantasan korupsi oleh media menjatuhkan moral dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga milik pemerintah dan partai politik. Alih-alih menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pilar demokrasi, media justru membunuh karakter setiap orang yang masuk menjadi anggota partai dan meruntuhkan pilar demokrasi itu sendiri. Apa yang dibuat oleh media seolah-olah berlaku secara umum dan menjustifikasi bahwa setiap partai politik itu pasti korup, pemerintahan sudah bobrok dan negara sudah rusak. Alhasil tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu turun drastis skaligus mendongkrak persentase golput ditanah air. Tidaklah mengherankan apabila dimasa orde baru pemerintah memiliki peranan besar dalam mengontrol media massa karena pengawasan yang kuat terhadap media pemerintah bisa menjamin opini yang berkembang dimasyarakat sekaligus menjadikan media sebagai alat pemerintah. Kali ini aparat penegak hukum juga perlu bekerja lebih keras untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat. Hukum tidak bisa ditegakkan selama masyarakat belum memberikan kerelaan pada aparat penegak hukum untuk menjadi pengadil. Kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana rakyat selalu merasa tidak puas dengan segala keputusa pengadilan. Dibanyak kasus disetiap akhir putusan pengadilan selalu diwarnai dengan kekisruhan dan tidak jarang hakim menjadi korban amuk massa dan tidak jarang pula hakim merubah putusan dibawah tekanan dan ancaman.

Mungkin kini sudah saatnya kita memiliki media alternatif yang menyampaikan informasi apa adanya. Bukan media yang terpengaruh oleh para pemilik modal. Media yang mampu menyaingi media arus utama dengan menyampaikan berita sesuai fakta dan eksklusif serta berimbang. Termasuk didalamnya membentuk individu-individu yang memiliki karakter jurnalistik yang jujur dan visioner serta mengedepankan etika. Dengan begitu peran media akan kembali pada fungsi sebagai agen of change yang sesungguhnya.