Tahun Darurat Bernegara

Oleh : Misbahurrohim

Siang itu pintu keluar tol sedikit lebih padat. Arus lalu lintas dialihkan tidak boleh memutar di belokan pertama. Diperempatan kendaraan diberhentikan kendati lampu sudah hijau. Kalau sudah seperti ini tandanya orang penting negeri ini mau lewat. Dipinggiran jalan terparkir motor taktis yang biasa digunakan oleh pasukan pengamanan sekelas presiden. Kota ini aga sedikit gaduh ketika acra konvensi diselenggarakan. Celaka memang jika pengamanan yang berlebihan ini ditujukan untuk para pejabat pemerintah yang menghadiri acara konvensi partai yang sudah jelas memasuki wilayah privasi. Padahal aparat kepolisian dan dishub merupakan alat negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara bukan kepentingan orang perorang. Lalulintas tidak boleh hanya diatur ketika pejabat negara lewat saja tapi harus setiap saat kalau memang dibutuhkan. Di dalam Tol juga saya melihat beberapa kali hilir mudik kendaraan pengawal polisi mengawal beberapa mobil bukan plat merah.

Aparatur negara tidak boleh dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuannya dengan alasan apapun. Apabila hal ini terjadi akan sangat berbahaya sekali khususnya bagi kepentingan penegakan keadilan. Aparat penegak hukum akan menjadi tumpul karena yang dijunjung tinggi bukan lagi supermasi hukum tapi pihak-pihak yang mampu memberikan keuntungan dan kelak hukum menjadi pandang bulu dan tidak sama tinggi. Silahkan tengok bagaimana lembaga peradilan kita menjadi alat untuk saling jatuh menjatuhkan.

Tahun ini menjadi tahun darurat bernegara karena tahun ini nasib bangsa kedepan akan ditentukan. Apakah 5 tahun kedepan kita masih akan menjadi negara budak yang dipaksa untuk menjual negaranya sendiri kepada pemilik modal atau kita mampu menjadi negara maju yang kuat sekuat macan asia? Pemilu tahun ini menjadi moment yang sangat krusial mengingat maju dan berkembangnya bangsa kita salah satunya adalah karena faktor kepemimpinan. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang salah atau dengan sengaja membiarkan yang salah dipilih untuk memimpin (golput). Kalau salah memilih ditahun ini jangan berharap kita bertemu di pemilu 2019.

Negara ada di tangan wakil rakyat yang ada di eksekutif dan legislatif. Anggota DPR berperan untuk membentuk UU bersama pemerintah tentang bagaimana sistem pemerintahan bekerja. Pro atau tidaknya peraturan perundang-undangan tethadap rakyat bergantung pada calon anggota legislatif yang berkompeten, jujur bersih dan memiliki etos kerja yang tinggi. Memilih wakil rakyat yang asalan-asalan hanya akan memperparah kondisi bangsa. Perlahan negara dijual dengan legitimasi undang-undang yang disusun oleh wakil rakyat yang tidak memiliki niatan tulus berada di senayan. Aset-aset negara diprivatisasi, kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta. Apa yang dimiliki negara, sedangkan kekayaan tambang dan minyak bumi "dijarah" oleh asing dan kekayaan negara dari pajak hanya dinikmati sedikit orang. Akhirnya negara dikuasai oleh segelintir orang. Contoh saja cerita diatas ketika hukum sudah berpihak dan aparat penegak hukum bisa disewa menjadi pengawal pribadi namun memakai fasilitas dan atas nama negara.

Tahun ini merupakan tahun darurat bernegara. 15 partai politik bertarung dalam putaran pemilu legislatif 9 April nanti memperebutkan kursi parlemen. Semakin bamyak kursi legislatif yang bisa diraih semakin besar pula peranan untuk menjalankan fungsi penyeimbang Check and balance atas kinerja pemerintah untuk membawa negara kita kearah yang lebih baik. Namun sayangnya partai politik menjadi jalan yang legal bagi mereka yang ingin sekedar mencari manfaat. Lemahnya sistem kaderisasi parpol menyebabkan sedikit sekali kader yang berkompeten menduduki kursi parlemen apalagi pejabat publik di eksekutif. Roda pemerintahan pada akhirnya berjalan tidak seimbang tanpa pengawasan. Regulasi dibuat seenaknya dan memihak. Sehingga wajar saja apabila anggota DPR dikatakan tukang tidur dan absen saja. Buruknya peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan negara menjadi cermin dari kinerja anggota dewan.

Tahun ini menjadi tahun darurat bernegara. Pilihan kita tidak boleh jatuh pada pilihan yang salah agar negara tidak dibawa kearah yang salah. Dua periode kepemimpinan atau 10 tahun masa jabatan sudah dilalui oleh pemerintahan saat ini. Evaluasi menjadi landasan kita dalam memilih april nanti. Mereka yang bekerja dalam nyata yang hanya boleh dipilih. Kendati mereka bekerja dalam senyap dan mereka tidak muncul di TV tapi mereka nyata adanya. Mereka pula yang mengutamakan kerja daripada citra. Mereka yang mendorong pertumbuhan ekonomi diatas 5 %. Mereka yang mendorong petani-petani lokal untuk maju dan berkembang dan mereka yang mencoba mewujudkan kesejahteraan sosial, perkembangan riset dan teknologi.

Dikarenakan hal ini menjadi daurat. Kenali secara baik-baik calon anggota legislatif yang akan kita pilih nanti. Bukan yang hanya anda kenal dan mengumbar janji-janji perubahan. Tapi yang memilik visi-misi yang jelas tentang perubahan dan sudah benar-benar bekerja dalam perubahan.

Salam 3 Besar

Cikarang,13 Mar 2014